BimtekDesa – Abdul Halim Iskandar (Gus Halim) selaku Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi meminta para pejabat Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) rajin turun ke lapangan. Seluruh hasil kebijakan percepatan pembangunan desa harus berdasarkan bukti lapangan tidak sekadar data di atas kertas.

Instruksi ini disampaikan Mendes PDTT, saat melantik sembilan Pejabat Tinggi Pratama untuk mengisi beberapa struktur eselon II di lingkungan Kemendes PDTT. Proses pelantikan ini dilakukan di pelosok desa di Kabupaten Lebak, Banten. Tepatnya di Desa Desa Curug Bitung, Kecamatan Curug Bitung. Para pejabat yang dilantik ini pun tidak mengenakan jas dan dasi, melainkan pakaian adat Suku Badui.

 “Saya percaya bahwa saudara-saudari akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan,” kata Gus Halim di Lebak Banten, Kamis 1 Desember 2022.

Baca juga: Pesan Jokowi Setelah Kemendes Peroleh DIPA Sebesar Rp2,99 T

Selanjutnya Gus Halim menjelaskan pengambilan desa sebagai lokasi pengambilan sumpah pejabat yang baru dilantik mempunyai alasan tersendiri. Menurutnya desa harus menjadi fokus dan pikiran utama para pejabat Kemendesa. Mereka harus kerap turun ke lapangan untuk melihat kondisi desa-desa secara nyata.

“Kemajuan desa-desa di Indonesia sangat tergantung dengan pilihan kebijakan yang kita ambil. Oleh karena itu kebijakan yang harus sebisa mungkin berdasarkan evindent base fakta lapangan,” katanya.

Baca juga: FGD Penyusunan Sistem Pelaporan Keuangan BUMDesa/BUMDesa Bersama

Kemudian Gus Halim kembali menegaskan jika para aparatur negara baik PNS maupun PPPK di lingkungan Kemendesa PDTT lapangan kerjanya ada di desa. Jadi tidak tepat jika mereka hanya sibuk di kantor berpendingin udara.

“Pesannya simpel saja bahwa aparatur negara maupun yang non-PNS di Kemendes PDTT itu kerjanya di Desa bukan di kantoran, di depan kita inilah lahan pekerjaan kita,” imbuh Gus Halim.

Sebenarnya, lanjut Gus Halim, sejak awal sudah berencana semua prosesi pelantikan pejabat tidak akan digelar di kantor tapi di desa. Hanya saja karena faktor pandemi COVID-19 akhirnya terpaksa ditunda dan baru bisa dilaksanakan hari ini.

Baca juga: Penerima Suap Seleksi Perangkat Desa di Demak Dihukum 1 Tahun Penjara

“Ke depan kita usahakan sebisa mungkin tradisi ini terus dilakukan sehingga desa menjadi fokus utama dalam pemikiran dan tindakan kita,” katanya.

Ikuti dan baca beritanya di GOOGLE NEWS atau GOOGLE BERITA

Sumber: liputan6.com