Deretan Profesi yang Tidak Bisa Menerima Bantuan Sosial
1 min read

Deretan Profesi yang Tidak Bisa Menerima Bantuan Sosial

BimtekDesa – Bantuan Sosial ataupu Bansos sebagai bentuk Program bantuan masyarakat merupakan salah satu upaya pemerintah untuk membantu masyarakat miskin atau tidak mampu di tengah situasi ekonomi yang tidak stabil.

Agar dapat memastikan Bansos (bantuan social) tepat sasaran dan sampai pada golongan yang membutuhkan, maka pemerintah menetapkan  sejumlah pekerjaan yang tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan bansos tersebut.

Beberapa Dinas Sosial di berbagai daerah, telah memberikan sosialisasi dan informasi terkait pekerjaan apa saja yang tak diperbolehkan masuk sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk mendapatkan Bantuan sosial tersebut.

Baca juga: Berikut Formasi Lowongan Kerja KPK serta Rincian Gaji dan Tunjangan

Deretan Profesi yang Tidak Bisa Menerima Bantuan Sosial

Inilah deretan daftar pekerjaan yang tidak boleh mendapat Bansos:

Presiden

Wakil Presiden

DPR RI

DPD

Gubernur

Wakil Gubernur

Mahkamah Konstitusi

Kabinet/Kementerian

Duta Besar

DPRD Provinsi

Bupati

Wakil Bupati

Wali Kota

Wakil Wali Kota

DPRD Kabupaten/Kota

PNS/ASN

TNI

Polri

Pegawai BUMN

Baca juga: Alasan Mengapa Bansos tak tepat Sasaran menurut Risma

Pegawai BUMD

BPK

Pensiunan

Kepala Desa

Perangkat Desa

Dosen

Psikiater/Psikolog

Apoteker

Dokter

Notaris

Akuntan

Arsitek

Pengacara

Pilot

Yang mendapatkan gaji dari APBD/APBN.

Baca juga: Seperti ini Cara Mengecek  Bansos BPNT Tahap 5 Bulan September 2023

Pihak pemerintah telah mengaskan pentingnya memastikan bahwa bantuan sosial bisa dialokasikan kepada masyarakat yang membutuhkan dan memenuhi syarat sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Hal ini dilakukan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dalam mendukung kelompok yang membutuhkan bantuan sosial di masa sulit seperti saat ini.

Tidak hanya itu, Pemerintah  juga telah menjelaskan bahwa saat ini terdapat tiga bansos yang telah disalurkan oleh pemerintah.

Bansos tersebut meliputi Program Keluarga Harapan (PKH), KPM Sembako, dan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan.