BimtekDesa – Program pendampingan merupakan sebuah upaya untuk mewujudkan Visi dan Misi kebijakan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) yang berpedoman pada Undang-Undang Npmor 6 Tahun 2014 tentang desa dan di perijinkan kembali pada Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Program Pendamping Desa.

Berdasarkan PP No 43 Tahun 2014, Pemberdayaan masyarakat desa bisa menggunakan pihak ketiga yang telah diberi mandat. Pemberdayaan ini bisa dilakukan oleh pemerintah Desa, BPD, BUM Desa, BKAD, Forum Musyawarah Desa, Forum Kerjasama Desa, maupun bentuk kelompok lain untuk mendukung program pemerintah dalam pembangunan desa.

Tugas seorang pendamping desa antara lain mendampingi desa untuk perencanaan, pelaksanaan, dan kemudian memantau pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Bertugas pula mengelola pelayanan sosial dasar. Bertugas mengelola pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, serta membangun sarana prasarana desa.

Baca juga: Memahami apa itu SDGs Desa: Sejarah, Pengertiaan, Tujuan dan Sasaran

Tugas selanjutnya adalah meningkatkan kapasitas pemerintahan dan lembaga desa untuk membangun dan memberdayakan masyarakat. Membuat organisasi di dalam setiap kelompok masyarakat. Meningkatkan kapasitas kades pemberdayaan masyarakat desa sehingga tercipta kader-kader baru untuk kepentingan pembangunan desa.

Pendamping desa juga berpartisipasi dalam mendampingi pembangunan kawasan desa. Selain itu juga harus melakukan koordinasi pendampingan dalam tingkat kecamatan.

Baca juga: Daftar Juara Pemenang Gelar Desa Wisata Jawa Tengah 2022

Caranya dengan memberi fasilitas laporan pelaksanaan pendampingan untuk pemerintah Daerah Kabupaten maupun kota yang dilakukan oleh Camat daerah tersebut.

Kebutuhan akan tenaga pendamping profesional untuk pendampingan desa yang memiliki kompetensi tertentu dan jumlahnya terus meningkat, menunjukkan bahwa tenaga pendamping profesional telah memenuhi syarat untuk menjadi sebuah profesi. Profesi adalah pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus. Suatu profesi biasanya memiliki asosiasi profesi, kode etik, serta proses sertifikasi dan lisensi yang khusus untuk bidang profesi tersebut.

Baca juga: 10 Besar Gelar Desa Wisata Jawa Tengah 2022, Desa Mana yang akan Juara?

Dalam rangka mengembangkan profesi tenaga pendamping profesional pendampingan desa beserta sistem penjaminan kualitas terhadap kinerjanya, maka keberadaan sertifikasi profesi tenaga pendamping profesional mutlak diperlukan. Hal tersebut ditegaskan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa yang menyatakan bahwa tenaga pendamping profesional harus memiliki sertifikasi kompetensi yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi.

Sertifikasi kompetensi tersebut diterapkan secara bertahap, lebih lanjut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 tahun 2020 menegaskan bahwa tenaga pendamping profesional yang belum memiliki sertifikasi kompetensi yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi masih tetap dapat menjalankan tugasnya selama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tersebut mulai berlaku.

Baca juga: Terlengkap! Soal Tes Perangkat Desa Tahun 2023 beserta Kunci Jawaban

Pentingnya sertifikasi profesi tenaga pendamping profesional, akan memberikan implikasi kepada banyak pihak, yaitu:

• Bagi Desa dan masyarakat desa, sertifikasi akan menjamin terselenggaranya layanan pendampingan Desa yang berkualitas. Dewasa ini masih dijumpai tenaga pendamping profesional yang sebenarnya tidak atau belum memiliki kompetensi dan atau pengalaman kerja sesuai kebutuhan masyarakat dan Desa.
• Bagi institusi pengguna, sertifikasi akan menjamin bahwa tenaga pendamping profesional yang dipekerjakan benarbenar memiliki kompetensi sesuai kebutuhan dan biaya yang telah dikeluarkan.
• Bagi tenaga pendamping profesional, sertifikasi ini merupakan pengakuan terhadap profesinya. Pengakuan tersebut akan diikuti oleh adanya penghargaan (gaji, upah, dan insentif lain) yang memadai, sesuai dengan standar gaji atau remunerasi yang berlaku bagi seorang tenaga pendamping profesional dan tingkat pengalaman yang dimiliki. Dengan demikian, masa depan dan keberlanjutan profesi tenaga pendamping profesional akan semakin terjamin.

Baca juga: Informasi Terkini! Gaji Aparatur Desa, RT dan RW Naik dan akan Menerima Insentif

Sebagai salah satu syarat pembentukan profesi tenaga pendamping profesional dan melalui serangkaian kegiatan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, maka telah ada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Tenaga Pendamping Profesional untuk pendampingan desa sesuai Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Jasa Lainnya Golongan Pokok Aktifitas Perorangan Lainnya pada Jabatan Tenaga Pendamping Profesional. Akan tetapi dalam praktiknya, sesuai dengan perjalanan waktu dan perubahan regulasi di Kemendesa PDTT, maka perlu dilakukan tinjauan ulang dan/atau revisi atas SKKNI dimaksud.

Sumber: pendampingdesa.id