Sertifikasi Kemenkumham adalah Syarat Wajib yang Harus dimilki oleh setiap BUMDES

Jakarta – Sebagai implementasi dari Peraturan Pemerintah no 11 Tahun 2021, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) wajib terdaftar dan memiliki sertifikat dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenhunkam).

Sejalan dengan hal tersebut, Dinas Peberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Cilacap menghimbau kepada seluruh BUMDes di Cilacap untuk segera memdaftarkan BUMDes di setiap desa atau kelurahan ke Kemenhumkam.

Melalui Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021, diharapkan menjadi seleksi bagi BUMDes yang benar-benar siap menjalankan usahanya dan tidak hanya asal-asalan dalam pembentukannya. “Kita harapankan bisa menjadi semacam seleksi alam bagi BUMDes yang benar-benar siap menjalankan usahanya,sambil berjalan kami ingin semua punya BUMDes yang mumpuni dan memadai untuk lembaga yang mengelola keuangan,” lanjut Andi.

Menurut Andi, BUMDes sendiri diklasifikasikan dalam empat tingkat perkembangan, yaitu dasar, tumbuh, berkembang, dan maju. Di Kabupaten Cilacap sendiri dari 112 yang sudah terdaftar ke Kemenhumkam baru 4 yang masuk klasifikasi maju.

“Di Cilacap baru ada 4 BUMDes yang masuk klasifikasi maju, yaitu BUMDes Karangsari Kecamatan Adipala, Kemudian Sidareja dengan perdagangan dan Cisumur mengelola pasar desa dan Sikanco dengan Petrashop-nya,” tambah Andi.

Ada beberapa faktor yang menjadi masalah utama dalam perkembangan BUMDes di Kabupaten Cilacap, diantaranya adalah faktor sumber daya manusia yang terbatas, pemanfaatan potensi sumber daya alam yang belum optimal, serta masih minimnya komunikasi antara pelaku BUMDes dengan pihak desa seperti kepala desa dan BPD.

“Faktor SDM dan pemanfaatan sumber daya alam yang belum optimal menjadi faktor kurang bisa berkembangnya BUMDes disamping komunikasi dengan kepala Desa atau BPD,” pungkas Andi.

Rawa delik, salah satu wisata desa yang dikelola oleh BUMDes masuk kategori BUMDes Maju.

Sumber: radarbanyumas.co.id