BimtekDesa – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggagas 10 desa percontohan desa antikorupsi di Indonesia 2022 yang akan menjadi model dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan desa yang baik dan bersih.

“10 desa percontohan ini akan jadi model yang menginspirasi desa-desa diseluruh Indonesia dalam penyelenggaraan tatakelola pemerintahan desa yang baik dan bersih,” ujar Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar, dalam keterangannya terkait peluncuran di Desa Banyubiru, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Selasa (29/11/2022).

Baca juga: Program RPL Desa Membuka Kesempatan Kuliah Hanya 2 Tahun bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Penggiat Desa

Daftar 10 desa anti Korupsi tersebut yakni:

1.Desa Pakatto (Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan),

2.Desa Kamang Hilia (Kabupaten Agam, Sumatera Barat),

3.Desa Hanura (Kabupaten Pesawaran , Lampung),

4.Desa Mungguk (Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat),

5.Desa Cibiru Wetan (Kabupaten Bandung, Jawa Barat),

6.Desa Banyubiru (Kabupaten Semarang, Jawa Tengah),

7.Desa Sukojati, (Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur),

8.Desa Kutuh (Kabupaten Badung, Bali),

9.Desa Kumbang, (Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat)

10.Desa Batusoko Barat (Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur).

Baca juga: Pengumuman Hasil Pilkades 20 Desa Segera Disahkan

Mendes PDTT mengatakan, desa antikorupsi merupakan wujud nyata pelibatan masyarakat dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi, khususnya di desa.

Hampir seluruh kementerian dan lembaga dipastikan telah berkomitmen untuk bersama-sama mendampingi proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Salah satunya adalah dengan KPK.

“Kolaborasi ini sangat penting. Karena tidak mungkin, kita menangani sendiri 74.961 desa seluruh Indonesia dengan berbagai permasalahan dan berbagai variasi budaya yang dimiliki. Permasalahan ini akan lebih cepat lagi atau lebih bagus lagi ketika KPK juga ikut mendampingi berbagai program pembangunan di desa dengan programnya yang luar biasa Desa tanpa korupsi,” jelas Menteri Abdul Halim.

Baca juga: Inilah Hasil Seleksi Administrasi Rekrutmen Pendamping Desa 2022Novem

Menurut Mendes PDTT ada keterkaitan pengawasan dalam pembangunan desa dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) desa yang terdapat 18 arah pembangunan desa.

Keterkaitan tersebut mulai dari menuju terwujudnya desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan, pendidikan desa berkualitas, hingga yang ke-18 yaitu kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

“Yang terakhir ini bermakna pembangunan di desa harus senantiasa dirancang, dilaksanakan, dimonitor dan dievaluasi dengan senantiasa bertumpu pada akar budaya setempat,” katanya.

Ketua KPK, Firli Bahuri, menambahkan, program desa antikorupsi ini penting dilakukan dalam membangun integritas dan nilai-nilai antikorupsi kepada pemerintah dan masyarakat desa, memperbaiki tata laksana pemerintahan desa yang berintegritas, dan memberikan pemahaman serta peningkatan peran serta masyarakat desa dalam upaya mencegah dan memberantas korupsi.

Baca juga: Daftar Juara Pemenang Gelar Desa Wisata Jawa Tengah 2022

Untuk itu dia meminta seluruh desa agar tidak mempersulit pelayanan publik di wilayah masing-masing demi membangun integritas.

“Seluruh hak desa harus disampaikan, karena anggaran dana desa langsung ke desa, karena itu perlu dipertanggungjawabkan oleh para kepala desa,” kata Firli.

Ketua KPK berharap program desa antikorupsi ini akan menjadikan desa sebagai wilayah yang bersih dari praktik korupsi.

“Budaya antikorupsi lahir dari level masyarakat desa dan terus menyebar hingga ke tingkat pemerintahan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, 10 desa terpilih, secara resmi saya nyatakan sebagai desa percontohan desa antikorupsi di Indonesia tahun 2022,” pungkas dia.

Sumber: infopublik.id