Wacana Desa Kelola Data Sensus akan memmbuat Anggaran Negara menjadi Hemat
4 mins read

Wacana Desa Kelola Data Sensus akan memmbuat Anggaran Negara menjadi Hemat

BimtekDesa – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar saat memberikan pengarahan pada Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan pada Lokasi Beririsan Komponen 2 Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) di Redtop Hotel, Kamis (2/11/2023), menyampaikan Wacana tentang pengelolaan Data Sensus oleh Desa.

Selanjutnya ditambahkan, bahwa memberikan kepercayaan kepada Desa dalam pengelolaan data sensus, mulai dari pendataan hingga pembaruan data dinilai dapat mengurangi beban pengeluaran negara hingga triliunan rupiah.

Selain itu, pemerintah dapat lebih fokus pada program pembangunan dan pemberdayaan desa serta meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengumpulan dan pemutakhiran data.

Baca juga: DITJEN BINA PEMDES KEMENDAGRI MELAKSANAKAN PELATIHAN PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DAN PENGURUS DESA

Wacana Desa Kelola Data Sensus akan memmbuat Anggaran Negara menjadi Hemat

“Jika kepercayaan diberikan kepada desa-desa untuk mengelola data, mulai dari pengumpulan data hingga pemutakhiran data, dengan bantuan yang kuat dari BPS, negara akan menghemat karena tidak diperlukan personel baru untuk melakukan sensus,” melanjutkan ucapannya.

Selanjutnya sensus akan dilakukan oleh desa-desa didampingi BPS. Keuntungannya adalah sebagian dana desa dapat dimanfaatkan.Kelebihan yang kedua adalah kecepatan update yang cepat, terutama terbentuknya sistem informasi data yang mudah diimplementasikan.

Menurutnya, hal itu mudah karena pemutakhiran data desa dilakukan dalam skala kecil. Misalnya, lebih mudah memperbarui data kependudukan untuk sebuah desa yang berpenduduk sekitar 5.000 jiwa dibandingkan memperbarui data di tingkat kabupaten.

Baca juga: SEGERA DAFTAR KEMENDESA MEMBUKA LOWONGAN KERJA BESAR BESARAN DI 9 PROVINSI

“Ketiga, kalau percaya pada desa, semua rencana pemerintah memberikan ruang yang cukup bagi desa, ada monitoring, supervisi, dan evaluasi oleh pemerintah bupati, dan semua kebijakan yang diambil pemerintah digabungkan di desa dalam satu gerakan. , ini akan menciptakan model penyelesaian masalah yang sangat efektif,” kata Gus Halim.

Diakui Gus Halim, berbagai persoalan pembangunan yang kerap muncul bukan persoalan pembiayaan, maupun pihak-pihak yang terlibat, namun yang paling sering terjadi adalah tumpang tindih data antara satu proyek dengan proyek lainnya.

Akar permasalahan tumpang tindih adalah permasalahan data yang pertama, dan hingga saat ini pemerintah belum melakukan harmonisasi data, kata Menteri yang akrab disapa Gus Halim itu.

Gus Halim menuturkan, saat rapat bersama Presiden Joko Widodo diputuskan satu Data yang dipakai oleh seluruh Kementerian dan Lembaga yaitu Regsosek (Registrasi Sosial Ekonomi).

Kemendes PDTT juga mengajukan Data Desa yang dikerjakan selama ini. Meskipun banyak yang pesimis, Gus Halim berkeyakinan, jika berkaitan desa maka data yang valid dan terupdate sebaiknya dikelola oleh Desa itu sendiri.

Usulan ini, kata Gus Halim, memang mendapat tanggapan berbeda dari sejumlah kalangan. Tapi kondisi ini sama dengan tahun 2015 saat Dana Desa pertama kali digulirkan. Namun, terbukti, Desa bisa mengelola Dana yang besar dan beri efek yang besar bagi pembangunan desa itu sendiri.

Selain urusan Data, urusan Orkestrasi juga menjadi satu masalah penting dalam pembangunan di Indonesia. Orkestrasi menjadi sangat penting agar berbagai kegiatan yang berdekatan bisa dikelola dengan baik sehingga difrensiasi antar satu kegiatan dengan yang lain bisa terpilah secara bagus.

Baca juga: TEKNOLOGI INFORMASI MENJADI BASIS UTAMA DARI PROGRAM KEMENDES PDTT

“Orkestrasi menjadi salah satu kunci penting dalam percepatan pembangunan,” kata Mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini.

Gus Halim mencontohkan, Porgram Bedah Rumah yang memang sejumlah pihak mengerjakannya, dari Pusat menggunakan APBN hingga level Kabupaten dengan APBD.

Yang bahaya, kata Gus Halim, jika Ruang Tamu menggunakan APBN dan Kamar Tidur gunakan APBD, dan ini ditemukan di sejumlah wilayah saat dirinya menjabat Ketua DPRD Jawa Timur.

Terkait Rakor pelaksanaan P3PD, Gus Halim mengatakan, Rakor ini sangat penting agar terbangun sebuah kesepahaman ketika ada program yang beririsan di dalam satu program.

“Saya berharap pola kerja, pola pengawasan bisa menjadi referensi kegiatan yang lain sehingga menjadi sebuah paradigma dalam manajemen pembangunan yang membutuhkan difersifikasi tegas untuk program yang beririsan,” kata Gus Halim.

“Nantinya kita akan temukan efisiensi, efektifitas dan disitulah disebut keberhasilan pembangunan secara efektif dan efisien,” tegas Gus Halim.