Masa Jabatan Kepala Desa (Kades) 9 Tahun, Berapa Gaji, Tunjangan dan Fasilitasnya?
2 mins read

Masa Jabatan Kepala Desa (Kades) 9 Tahun, Berapa Gaji, Tunjangan dan Fasilitasnya?

BimtekDesa – Rancangan Undang-Undng (RUU) legislatif akan merombak masa jabatan kepala desa. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) saat ini sedang membahas RUU Perubahan Kedua (RUU) atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Supratman Andi Agtas selaku Ketua Baleg DPR menyampaikan, salah satu ketentuan RUU Desa memuat perubahan masa jabatan dan hak kepala desa, seperti penghasilan bulanan, tunjangan, dan penghasilan sah lainnya.

“Pasal 26 ayat 3 meningkatkan hak kepala desa untuk menerima penghasilan tetap bulanan, tunjangan dan penghasilan lain yang sah,” kata Ketua Baleg Supratman Andi Agtas.

Kepala desa juga akan menerima jaminan sosial dan tunjangan pensiun dari sektor kesehatan dan ketenagakerjaan setelah masa jabatannya berakhir.

Sedangkan masa jabatan kepala desa adalah sembilan tahun, dengan masa jabatan satu periode dan maksimal dua periode berturut-turut. Sebelumnya 6 tahun, dengan jangka waktu maksimal tiga periode.

Baca juga: Seberapa Penting Kekayaan Data Desa untuk Pembangunan?

“Pasal 39 terkait masa jabatan kepala desa menjadi 9 tahun, paling banyak 2 kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut,” kata Andi.

Masa Jabatan Kepala Desa (Kades) 9 Tahun, Berapa Gaji, Tunjangan dan Fasilitasnya?

Selain itu, Andi melaporkan bahwa RUU Desa yang disponsori DPR juga mengusulkan pembentukan Dana Desa tambahan, meningkat dari 8% dari dana transfer daerah sebelumnya menjadi 20%. Tujuannya adalah untuk mencapai pemerataan pembangunan di tingkat desa.

Baca juga: TEKNOLOGI INFORMASI MENJADI BASIS UTAMA DARI PROGRAM KEMENDES PDTT

Karena itu, kepala desa pasti mendapat tambahan fasilitas kantor dan tunjangan. Lalu bagaimana dengan gaji kepala desa sekarang?

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Yang Mengatur Gaji Kepala Desa.

Berdasarkan Pasal 81(2)a peraturan tersebut, kepala desa menerima setidaknya Rs 2,4 lakh atau 120% dari gaji pokok pegawai negeri sipil kelas II/A. Selain itu, pendapatan rutin kepala desa dan perangkat desa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) dalam alokasi Dana Desa.

Sedangkan gaji minimal Sekretaris desa adalah 2,2 juta, setara dengan 110% gaji pokok PNS golongan dua/pertama. Terakhir, gaji aparatur desa lainnya minimal Rp 2 juta, atau setara 100% dari gaji pokok golongan II/A.

Baca juga: MENGAPA PERPANJANGAN MASA JABATAN KEPALA DESA TERGANTUNG KESEPAKATAN POLITIK?

Pengeluaran desa dalam APB Desa juga dapat digunakan sampai dengan 30% dari total anggaran belanja desa untuk membiayai pendapatan dan tunjangan rutin kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya.

Menurut Pasal 100 Nomor 11 Tahun 2019, kepala desa juga dapat menerima tunjangan lain dari pengelolaan tanah desa. Dana pengelolaan dibagi menjadi 70% untuk operasional pemerintah desa dan 30% untuk gaji dan tunjangan pemerintah desa.