Satu satunya Alasan menjadikan masa Jabatan Kades 9 Tahun, Hanya karena ingin Meredam Konflik Pasca Pilkades
3 mins read

Satu satunya Alasan menjadikan masa Jabatan Kades 9 Tahun, Hanya karena ingin Meredam Konflik Pasca Pilkades

BimtekDesa – Satu kata untuk wacana penambahan masa jabatan Kepala Desa menjadi 9 Tahun adalah, “LUAR BIASA”!!!.  Ibarat memiliki ember bocor yang menampung air, bukannya mencari jalan bagaimana menambal bocor tadi, malah menambah ember bocor lain untuk tetap menjaga volume air yang sama.

Dan Satu satunya Alasan menjadikan masa Jabatan Kades 9 Tahun, Hanya karena ingin Meredam Konflik Pasca Pilkades. Idealnya, jika menemukan masalah seperti ini, harusnya penyebab terjadinya konflik itu yang harus di cari solusinya, bukan malah menambah waktu atau menjadikan 9 tahun masa jabatan Kepala Desanya.

Baca juga: Mengapa Kades Demo? Tidak Cukupkah Masa Jabatan 6 Tahun!

Kalaupun ini tetap dipaksankan menjadi 9 tahun, jaminannya apa, kalau dengan opsi ini dapat memberikan keuntungan banyak bagi warga masyarakat Desa ?

Berikut Ulasan Artikel Kemendesa yang dikutip penulis dari https://kemendesa.go.id/

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menegaskan masa jabatan kepala desa (kades) yang 9 tahun akan memberikan banyak manfaat bagi masyarakat desa.

Kades punya lebih banyak waktu untuk mensejahterakan warganya dan pembangunan desa dapat lebih efektif tidak terpengaruh oleh dinamika politik akibat pilkades.

“Yang diuntungkan dengan kondisi ini adalah warga masyarakat. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah warga masyarakat tidak perlu terlalu sering menghadapi suasana ketegangan yang tidak produktif. Karena yang nggak produktif nggak cuma kepala desanya tapi juga warganya,” ujar Gus Halim sapaan akrabnya saat audiensi dengan kepala desa se-Jombang di Gedung Makarti Jakarta, Senin (16/1/2023).

Baca juga: Jangan Asal Tetapkan Penambahan Masa Jabatan Kades menjadi 9 Tahun, Kajian Akademiknya Mana?

Menurut Gus Halim, fakta konflik polarisasi pascapilkades nyaris terjadi di seluruh desa. Akibatnya Pembangunan akan tersendat dan beragam aktifitas di desa juga terbengkalai.

“Artinya apa yg dirasakan kepala desa sudah saya rasakan bahkan sebelum saya jd Ketua DPRD. Saya mengikuti tahapan politik di pilkades. Saya mencermati bagaimana kampanye yang waktu itu,” ujarnya.

Sehingga lanjut Gus Halim, dengan mempertimbangkan kondisi di lapangan, para pakar menyebutkan ketegangan konflik pascapilkades akan lebih mudah diredam jika waktunya ditambah.

Hal ini juga dikaji secara akademis sehingga sesuai antara kebutuhan dan tindakan yang diambil. Oleh karena itu periodisasi tersebut bukan menjadi arogansi kepala desa namun menjawab kebutuhan untuk menyelesaikan konflik pasca pilkades.

Selain itu, jika kinerja Kades buruk, masyarakat juga tidak perlu khawatir. Karena pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) punya kewenangan memberhentikan Kepala Desa yang kinerjanya sangat buruk.

Dengan begitu, warga desa tidak perlu menunggu selama sembilan tahun untuk mengganti Kepala Desa yang kinerjanya sangat buruk.

Baca juga: INILAH SYARAT YANG HARUS DIKETAHUI KEPALA DESA UNTUK MENGGANTI PERANGKAT DESA

“Ada mekanisme bahwa Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden itu berhak memberhentikan Bupati atau Wali Kota ketika kinerjanya sangat buruk. Nah, kalau Bupati dan Wali Kota saja bisa diberhentikan ditengah jalan apalagi Kepala Desa,” jelas Gus Halim.

Untuk diketahui, usulan penambahan masa jabatan Kades dari 6 tahun menjadi 9 tahun dalam satu periode disampaikan pertama kali oleh Gus Halim saat bertemu para pakar ilmu di UGM Yogyakarta pada Mei 2022. Meskipun formulasi berubah namun batas maksimal jabatan kades tetap sampai 18 tahun.

Saat ini usulan tersebut sedang digodok dan menjadi rekomendasi atas perubahan UU Desa yang berusia sembilan tahun. Gus Halim memastikan akan terus mendukung usulan masa jabatan kades menjadi 9 tahun meskipun dengan proses yang panjang.

Ikuti dan baca beritanya di GOOGLE NEWS atau GOOGLE BERITA

Sumber: kemendesa.go.id

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *