Penyusunan Program Desa Berbasis Data Wajib DiJalankan
2 mins read

Penyusunan Program Desa Berbasis Data Wajib DiJalankan

BimtekDesa – Pemerintah dalam penyampaiannya melalui Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan pihaknya memiliki banyak data pembangunan desa yang saling terkait.

Selanjutnya, Menteri yang akrab disapa Gus Halim ini menegaskan, seluruh pejabat dan staf Kemendes PDTT harus memanfaatkan data serta memastikan kegunaannya untuk program kementerian.

“Selain pastikan pembenahan pengelolaan data, yang harus kita pastikan semua pejabat dan staf, harus memiliki kemampuan yang sangat baik membaca data, menyadari interdependensi data, serta memastikan penggunaannya,” kata Gus Halim, Jumat (13/1/2023).

Ditambahkan lagi, Gus Halim akan memerintahkan jajarannya dalam setiap penyusunan program desa wajib berbasis data. Pemutakhiran data desa yang dimulai sejak 2021 harus jadi pijakan agar pembangunan desa tepat sasaran.

Penyusunan Program Desa Berbasis Data Wajib DiJalankan
Penyusunan Program Desa Berbasis Data Wajib DiJalankan

Baca juga: Apakah Perangkat Desa Menjadi ASN Kategori PPPK 2023?

“Paradigma kerja berbasis data harus benar-benar menyatu dengan semangat organisasi ini,” imbuhnya.

Menurut Gus Halim, data tersebut mulai dari pemutakhiran Indeks Desa Membangun (IDM) berbasis SDGs Desa yang menghasil profil desa, konvergensi stunting di desa, keuangan desa, data Bumdes dan Bumdes Bersama, data hasil pembangunan lingkungan desa, rukun tetangga, keluarga dan individu, catatan harian kerja 34.000 pendamping desa, serta data harian yang dikumpulkan tim Sapa Desa.

“Ketersediaan data harus juga dibarengi dengan kemampuan membaca data, berikut kesadaran kita terhadap interdependensi antara data, serta pemanfaatan data dalam penyusunan program dan kegiatan,” tutur Gus Halim.

Baca juga: Fakta Gaji Perangkat Desa Lebih besar dari PNS

Gus Halim menambahkan, data yang sudah terintegrasi tersebut harus dikelola sedemikian rupa agar mudah dibaca oleh semua orang serta bisa digunakan sebagai pijakan program.

Selain itu, jajaran Kemendes PDTT memastikan semua stakeholder desa, semua unit kerja, benar-benar yakin dan percaya atas data yang dikelola, sehingga mudah mendapatkan, sekaligus mudah menggunakan.

“Misalnya, data desa berbasis SDGs Desa dapat digunakan untuk mempercepat pengentasan daerah tertinggal, mengalirkan investasi ke desa, mengembangkan produk unggulan desa, meningkatkan indeks perdesaan, serta mempercepat kemajuan kawasan transmigrasi,” pungkas Gus Halim.

Ikuti dan baca beritanya di GOOGLE NEWS atau GOOGLE BERITA

Sumber: beritasatu.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *